Memajukan UMKM Aceh, Meningkatkan Daya Saing

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia bahkan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis beberapa dekade yang lalu, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi.

Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja lokal, sehingga sangat membantu upaya pengurangan pengangguran dan berpengaruh pada penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM RI (2015) jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56 juta unit lebih dengan pertumbuhan rata-rata 2,38 persen setiap tahunnya. Secara kuantitas UMKM sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat karena jumlahnya mencapai 98,79 persen dari keseluruhan pelaku usaha di tanah air (Hamdani, 2016).

Dengan jumlah yang demikian besar tersebut UMKM mampu menyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar 58,05 persen dan menyerap tenaga kerja paling banyak. Sebab itu UMKM harus mendapatkan perhatian pemerintah secara lebih baik sehingga UMKM bisa naik kelas atau level usahanya meningkat. Sehingga UMKM Aceh tidak terkesan lagee glang lam uroe tarek (kondisi sulit) alias tidak berdaya.

Tidak Menguasai Pasar

Salah satu kunci keberhasilan UMKM agar naik kelas adalah adalah tersedianya pasar bagi produk yang ditawarkan. Segmentasi konsumen besar dan memiliki daya beli yang kuat. Namun saat ini justru UMKM Aceh kurang mampu mengembangkan pasar, lemah dalam persaingan dan kurang menguasai teknologi pemarasan. Ditambah lagi berbiaya tinggi, buruknya sarana transportasi yang memiliki akses langsung ke sumber-sumber produksi juga menjadi hambatan bagi UMKM dalam mengakses pasar dengan efesien. Misalnya jalan dari tempat pendaratan ikan (TPI)  menuju pasar kecamatan dan pasar kabupaten masih banyak yang belum beraspal bagus.

Menghadapi mekanisme pasar yang semakin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil diperlukan dalam rangka mendorong kemampuan UMKM agar naik kelas dengan membantu memperluas akses pasar melalui intervensi kebijakan kemitraan dan promosi produk UMKM secara masif dan meluas.

Dari sisi daya saing, UMKM bukan hanya lemah dalam akses pasar, namun dalam manajemen juga masih menjadi kendala klasik sehingga kapasitas kinerja usahanya tidak optimal. Sebagai contoh; usaha pertanian dan perikanan merupakan sektor usaha yang paling lemah dalam manajerial usaha sehingga produktivitasnya rendah dan tidak inovatif dalam tata kelola.

Pelaku UMKM perlu di dorong  untuk terus menerus mau berlatih dan membiasakan diri menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam usahanya. Misal; membuat rencana produksi, rencana penjualan, pencatatan usaha, dan yang lebih penting adalah bisa menilai perkembangan usaha dalam perspektif manajemen dan bisnis. Pemerintah perlu menciptakan lebih banyak program-program penguatan kapasitas (capacity building) bagi pelaku UMKM melalui pendidikan dan pelatihan, baik pelatihan mengenai manajerial usaha, pembukuan usaha, tehnik dan strategi pemasaran menggunakan teknologi informasi.

Disamping itu pemerintah perlu menyusun kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang berpihak kepada UMKM. Bagaimana menjaga laju inflasi, menghapus pajak UMKM, menumbuhkan tingkat konsumsi konsumen terhadap barang dan jasa UMKM termasuk memberikan perlindungan (proteksi) yang memadai sehingga persaingan UMKM dengan usaha-usaha besar akan berjalan dengan baik dan sehat bahkan menjadi mitra usaha (partnership). Kita tidak menginginkan keberadaan UMKM justru semakin terpinggirkan akibat ketidakpedulian pemerintah terhadap pelaku usaha yang jumlahnya cukup banyak ini.

Butuh Modal Usaha

Persoalan lain yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan daya saing adalah terbatasnya modal usaha. Modal kerja  dengan tingkat suku bunga yang rendah sehingga biaya produksi menjadi lebih murah. Rata-rata kebutuhan modal kerja UMKM berkisar Rp10 juta — Rp15 juta per unit UMKM dan tingkat suku bunga kredit yang diharapkan di bawah 7 persen. Namun hasil penelitian (Hamdani, 2016) menjelaskan bahwa rata-rata jumlah pinjaman modal UMKM Aceh dalam lima tahun terakhir ke bank adalah sebesar Rp7,090 juta. Meskipun begitu UMKM masih merasa kesulitan dalam mengakses pinjaman ke bank kendati pun pemerintah sangat gencar mempromosikan kredit usaha rakyat (KUR) di televisi dan koran-koran.

Jika lembaga keuangan baik perbankan  maupun non perbankan membuka pintu lebar-lebar bagi UMKM, maka persoalan terbatasnya modal usaha dapat teratasi. Dengan pinjaman atau kredit yang dapat diakses oleh UMKM dengan tingkat bunga yang rendah dapat memberikan dorongan dan peluang bagi UMKM untuk menciptakan barang dan jasa yang berkualitas serta bersaing dalam harga.

Namun sekali lagi,  mendapatkan kepercayaan lembaga keuangan terutama bank juga bukan persoalan yang mudah bagi UMKM. Kendalanya juga beragam, bukan hanya dari sisi bank akan tetapi dari sisi pelaku UMKM juga sangat banyak. Misalnya; prosedur pengajuan pinjaman yang tidak dipahami oleh UMKM, kurang tersedianya agunan tambahan bahkan masih ada UMKM yang tidak berani untuk datang ke bank karena belum terbiasa.

Di sisi perbankan juga masih belum begitu “serius” untuk membuka pasar yang lebih luas kepada UMKM. Misalnya, bank sangat tidak berani untuk memberikan pinjaman kepada usaha pertanian, perikanan dan perkebunan rakyat, padahal dari sisi permintaan cukup besar. Bank lebih suka memberikan dananya untuk usaha perdagangan, mungkin dengan alasan perputaran arus kas (cash flow) yang relatif lebih cepat atau resikonya lebih kecil.

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Aceh perlu kiranya membuat suatu kebijakan yang dapat mendorong UMKM Aceh naik kelas dengan meningkatkan motivasi mereka berusaha, meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga jumlah output yang dihasilkan semakin bertambah dari waktu ke waktu.

Pemerintah Aceh juga perlu menjaga stabilitas harga-harga inputan produksi dengan mengatur dan mengawasi jalur distribusi bahan baku yang dibutuhkan dengan baik. Dengan demikian UMKM  dapat melakukan kegiatan usaha dengan berkelanjutan dan adanya kepastian harga. Jika output agregat meningkat dan serta adanya nilai tambah atas kegiatan produksi, maka pertumbuhan ekonomi akan mudah dicapai. Hal ini dapat mempengaruhi perbankan secara signifikan untuk menambah jumlah kredit yang akan disalurkan ke dunia usaha.

Beberapa kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi UMKM naik kelas dapat dilakukan antara lain; (1) memberikan stimulus atau insentif dalam bentuk perijinan usaha baik dari segi biaya, waktu maupun kemudahan birokrasi; (2) memberikan keringanan pajak atau menghapus beban retribusi bagi UMKM; (3) memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan (capacity building) bagi UMKM secara berkala dan rutin; (4) memberikan pendampingan usaha bagi UMKM; (5) membuka akses pasar secara luas dan memfasilitasi pasar eksport; (6) memberikan jaminan usaha dan perlindungan usaha.

Selain kebijakan dalam bentuk regulasi maupun insentif, pemerintah Aceh juga perlu menyegerakan pembangunan sarana dan prasarana berupa infrastruktur yang menopang kegiatan perekonomian. Misalnya membangun akses jalan menuju tempat produksi, pelabuhan dan sarana transportasi yang memudahkan UMKM untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha dan akses pasar. Seperti halnya pada sektor pertanian, perkebunan dan kelautan/perikanan. Sehingga dapat memicu pertumbuhan dan menekan biaya (efesien).

Strategi lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor UMKM adalah pemerintah dapat menerbitkan paket kebijakan ekonomi secara spesifik. Salah satu poin kebijakan tersebut ditujukan bagi pemberdayaan sektor UMKM. Pemerintah Aceh harus mendorong meningkatnya kemandirian ekonomi, dan daya saing di pasar lokal, domestik maupun  internasional. Wallahu`alam.

Strategi Pengembangan UMKM

Kebijakan pengembangan UMKM tidak terlepas dari kondisi umum serta peran dan kontribusi dari berbagai stakeholders (pemangku kepentingan) yang secara langsung berkepentingan terhadap tumbuhnya kekuatan ekonomi usaha mikro. Namun secara umum peran stakeholders juga memiliki keterbatasan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing yang tidak bisa menjangkau secara langsung terhadap para pelaku UMKM. Untuk itu dalam strategi pengembangan UMKM perlu ada program pendampingan yang secara langsung memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada UMKM yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM. Fungsi dan peran pendampingan disini harus merupakan satu kesatuan proses yang mencakup tiga unsur yaitu: menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan UMKM.
Proses pelaksanaan pendampingan hendaknya dilakukan secara partisipatif, yaitu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan (materi, metode dll) harus selalu bertumpu pada kebutuhan UMKM. Hubungan yang terjalin dalam program pendampingan adalah sejajar dan pendamping berperan sebagai motivator bagi UMKM.
Dalam konteks ini pendampingan berperan untuk mendorong peningkatan potensi kreativitas, kecerdasan, keahlian, keaktifan, keobjektifan, keoptimisan, kemandirian, kewirausahaan, kebersamaan dan sebagainya, serta meminimalkan sikap negatif seperti: keapatisan, ketergantungan, kemalasan, kepesimisan, pemborosan dan sebagainya.
Dengan demikian, program pendampingan sebagai upaya memberdayakan UMKM haruslah:
a) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dan UMKM dapat berkembang.
b) Pendampingan dengan cara membangun daya positif, mendorong, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Upaya pengembangan kualitas SDM harus menjadi fokus utama:
c) Memperkuat potensi atau daya positif yang telah dimiliki UMKM.
d) Penyediaan berbagai masukan (input) khususnya dalam kegiatan produksi;
e) Pembukaan akses terhadap berbagai peluang, yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam kaitan ini, yang perlu dilakukan adalah pembukaan akses terhadap lembaga keuangan (bank/non bank) dan sumber pendananaan lainnya, akses pasar, bahan baku, teknologi, training provider dan peluang dalam rangka pengembangan usaha lainnya.
f) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga dapat terkendalinya harga-harga di pasar

Konsultasi bisnis gratis Klik di sini
atau di telegram saya

img20161019104504

KKP Fokus Bina UMKM KP

EKOM – IQPlus, (22/06) – Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor kelautan dan perikanan antara lain dengan menyebarkan pendamping manajemen usaha di sejumlah lokasi”(Pendamping manajemen usaha) bekerja di lapangan mendampingi pelaku usaha kelautan dan perikanan. Mereka melaporkan hasil pekerjaan dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan minimal sekali dalam setiap minggu,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KKP Rifky Effendi dalam rilis, Rabu.nnMenurut dia, para pendamping manajemen usaha itu bakal ditempatkan sesuai dengan domisili mereka di kawasan minapolitan dan sentra kelautan dan perikanan.nnIa mengungkapkan bahwa penyebaran para pendamping ini antara lain mengingat masih adanya keengganan pihak perbankan dalam mengucurkan kredit khususnya untuk usaha mikro kelautan dan perikanan.nnPerbankan dinilai enggan karena mengganggap usaha itu memiliki risiko kecil sehingga pendampingan usaha diharapkan akan mempermudah UMKM kelautan dan perikanan dalam mengakses perbankan.nnSalah satu contoh kecil yang bakal dilakukan oleh pendamping manajemen usaha tersebut antara lain dengan memberikan pembekalan terkait dengan pencatatan transaksi keuangan.nnBerdasarkan data Bank Indonesia, hanya sekitar 20 persen kredit UMKM bagi usaha mikro, dan hanya 5 persen dari total kredit UMKM yang menyasar para pelaku perikanan. (end)

http://bnisecurities.co.id/2016/06/kkp-fokus-kembangkan-umkm-kelautan-dan-perikanan/IMG_1962

MENUJU PENDIDIKAN ACEH YANG BERBASIS ENTREPRENEURSHIP

Oleh: M. Shabri Abd. Majid
Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, E-mail: hannanan@gmail.com

Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk membahas secara deskriptif peran penting institusi pendidikan Aceh dalam melahirkan lulusan yang berjiwa entrepreneurship.Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi para lulusan lembaga pendidikan, khususnya di Aceh mengharuskan lembaga pendidikan untuk dapat melahirkan para lulusan yang dapat menciptakan peluang pekerjaan, bukannya merebut lapangan pekerjaan yang disediakan instansi pemerintah maupun swasta. Pendidikan yang berbasis entrepreneurship baik di lembaga pendidikan formal maupun informal dipercayai mampu menawarkan solusi alternatif terhadap problema ekonomi Aceh, dan pada gilirannya, akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan rakyat Aceh. Agar pendidikan entrepreneurship ini efektif dan mampu melahirkan entrepreneur muda, maka lembaga pendidikan Aceh harus mereformulasikan kurikulumnya yang berbasis entrepreneurship, menggalang kerjasama dan membangun kemitraan dengan pihak pihak swasta, pemerintah danjuga mendapat dukungan masyarakat. Begitu juga dengan para tenaga pengajar,kualitas, skill dan pengalaman entrepreneurship mereka harus selalu ditingkatkan.

Kata Kunci: Pendidikan entrepreneurship, pengangguran, kerjasama bisnis,kemiskinan, kesejahteraan.

PENDAHULUAN
Walaupun perekonomian Aceh mengalami pertumbuhan positif pasca konflik (1989 – 2004) dan tsunami (2004), yang ditunjukkan oleh (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB, sebanyak 6,06 persen pada tahun 2012, namun masih banyak orang miskin di Aceh. Apalagi pertumbuhan PDRB Aceh dengan memasukkan unsur minyak dan gas yang hanya 5,20 persen pada tahun 2012 (Aceh Dalam Angka, 2013), karena cadangan minyak dan gas yang dimiliki bumi Aceh semakin berkurang, maka tanpa kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat diprediksikan jumlah penduduk Aceh yang miskin akan semakin bertambah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, terdapat 20,98 persen penduduk Aceh yang miskin pada tahun 2010, 19,48 persen pada tahun 2011, dan 18,58 persen pada tahun 2012. Memang jumlah penduduk miskin Aceh sejak 2010-2012 semakin berkurang, tapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi lain di Indonesia, apalagi negara maju, maka angka penduduk miskin di Aceh masih relatif banyak.

Banyaknya jumlah masyarakat Aceh yang hidup di bawah garis kemiskinan (poverty line), diantaranya, disebabkan belum tersedianya lapangan kerja yang memadai. Lebih dari 75 persen masyarakat Aceh bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
sangat sedikit (kurang dari 25 persen) yang bekerja di sektor swasta dan memiliki usaha sendiri. Pada tahun 2006, tingkat pengangguran di Aceh mencapai 10,43 persen, 9,84 persen pada tahun 2007, 9,56 persen pada tahun 2008, 8,71 persen pada tahun 2009, 8,60 pada tahun 2010, 7,85 persen pada tahun 2011, 9,10 persen pada tahun 2012, dan 8,38 pada tahun 2013 (BPS Aceh, 2014).

Jika dilihat komposisi pengangguran di Aceh, maka ianya didominasi oleh mereka yang hanya tamat SD, SMP, SMA dan sederajat. Pada tahun 2007-2008, jumlah pencari kerja tamatan SD, SMP dan SMA adalah sebanyak 72,03 persen dan sisanya 27,97 persen adalah terdiri dari pencari kerja tamatan Sarjana Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3). Sedangkan, pada tahun 2008-2009, jumlah percari kerja tamatan SD, SMP dan SMA naik menjadi 73,41 persen, dan dan sisanya 26,59 persen adalah para percari kerja tamatan Sarjana Muda dan S1, S2, dan S3 (Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, 2010). Dan mayoritas pencari kerja tamatan SD, SMP dan SMA di Aceh pada tahun 2013 tersebut adalah mereka yang berusia antara 15 sampai dengan 19 tahun (BPS Aceh, 2014).

Melihat data di atas, memang pemerintahan Aceh sejak beberapa tahun belakangan ini hingga 2011 telah mampu menurunkan jumlah pengangguran masyarakat Aceh dari dua ke satu digit, namun tingkat pengangguran di Aceh pada tahun 2010 masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional (7,14 persen), dan negara-negara ASEAN, seperti Malaysia (3,3 persen), Singapore (2,2 persen) dan Thailand (1,04 persen) (World Economic Indicator, 2010). Tingkat pengangguran di Aceh ini diperkirakan akan meningkat drastis, setidaknya, untuk setelah tahun 2012 seiring dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 24 Agustus 2011 oleh tiga Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri) terkait Moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS di Indonesia yang resmi berlaku mulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012.

Melihat fenomena di atas, maka diperlukan kebijakan strategis untuk mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejehteraan masyarakat Aceh. Artikel ini akan memaparkan tentang pentingnya peran institusi pendidikan dasar dan menengah dalam melahirkan entrepreneurs di Aceh. Dalam paparanya, sudah tentu, keberadaan entrepreneurs di negara lain dan Indonesia akan dibahas dalam artikel ini sebagai bahan perbandingan.

PERAN ENTREPRENEUR DALAM PEREKONOMIAN ACEH
Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebuah negara dan daerah, termasuk Aceh, sangat ditentukan oleh kontribusi sektor rumah tangga (household), swasta (private), pemerintah (government) dan sektor luar negeri (foreign). Dari ke empat sektor ini, sektor swasta adalah yang paling sukar untuk dikendalikan, karena ianya bersifat sangat tidak stabil (vulnerable) (Froyen, 2009). Jika Aceh mampu mengendalikan dan juga mengembangkan sektor swasta ini, maka ekonomi Aceh akan mengalami pertumbuhan signifikan. Sektor swasta, yang terdiri dari para pengusaha atau entrepreneurs (wirausaha) skala besar, menengah dan kecil, inilah yang melakukan investasi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan, pada gilirannya, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah entrepreneurs di sebuah negara akan membawa kemajuan pesat bagi negara tersebut. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dalam laporannya tahun 2009 menyebutkan bahwa kesejahteraan yang dialami Amerika Serikat, salah satunya, dikarenakan 11 persen penduduknya adalah entrepreneurs. Begitu pula Singapura, 7 persen penduduknya menjadi entrepreneurs. Sedangkan di Indonesia, jumlah entrepreneurs hanya sekitar 0,18 persen dari total jumlah penduduk. Data lain dari hasil riset Merryl Lynch (2009) menyatakan perbandingan orang kaya di Indonesia : Amerika Serikat : Singapura adalah 1: 13: 141. Kalau kita bandingkan jumlah perusahaan baru (new entrepreneur) yang muncul dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang telah ada pada tahun sebelumnya pada tahun 2003-2005, Indonesia yang berada di benua Asia memiliki rata-rata perusahaan baru yang masuk ke dalam industri sebanyak 6,70 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Afrika dan Timur Tengah (7,84 persen), Eropa Timur dan Sentral Asia (8,44 persen), dan Amerika Latin dan Karibian 8.55 persen (World Bank Group Database, 2007). Begitu juga dengan jumlah kepadatan bisnis (diukur dengan banyaknya jumlah bisnis yang terdaftar per-1000 jumlah penduduk yang berusia aktif, 15-64 tahun) di Indonesia pada tahun 2003-2005, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kepadatan bisnis di benua lain. Jumlah kepadatan bisnis di Indonesia dan benua Asia sebanyak 2 bisnis per-1000 penduduk, sedangkan kepadatan bisnis di Afrika dan Timur Tengah adalah 13, Eropa Timur dan SentralAsia adalah 38, dan Amerika Latin dan Karibian sebanyak 29 bisnis per-1000 penduduk (World Bank Group Database, 2007). Berdasarkan fakta ini, maka wajar perekenomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia jauh berada di bawah ekonomi negara maju. Walaupun demikian, menurut Laporan BPS (2009), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah berkontribusi sebanyak 53,6 persen terhadap Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) nasional dan mempekerjakan lebih dari 91,8 juta orang pada tahun 2008. Para entrepreneurs di Aceh—yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah entrepreneurs pada level nasional (0,18 persen), jumlah entrepreneur baru yang masuk industri relatif sedikit dan juga jumlah kepadatan bisnis di Aceh yang sangat rendah,—sudah tentu, belum mampu berperan optimal dalam memajukan perekonomian Aceh. Agar ekonomi Aceh terus tumbuh dan berkembang, maka diperlukan jumlah entrepreneurs yang memadai. Bagaimana cara melahirkan para entrepreneurs di bumi Aceh? Sejauhmana peran institusi pendidikan nasional dan Aceh dalam mempersiapkan dan melahirkan para entrepreneurs? Apa saja yang harus dilakukan pemerintahan Aceh dengan institusi pendidikannya dalam melahirkan entrepreneurs? Selain melalui institusi pendidikan formal, apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk melatih mereka yang putus sekolah untuk menjadi entrepreneurs? Bagian seterusnya dalam artikel ini akan coba membahas pertanyaanpertanyaan ini.

PERA INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM MELAHIRKAN ENTREPRENEURS
Target pemerintahan Aceh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hendaklah disertai dengan peningkatan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, lapangan kerja harus dibuka selebar-lebarnya kepada seluruh masyarakat Aceh, terutama para pengangguran yang berdomisili di daerah perkampungan, berusia muda, dan hanya tamatan SD, SMP dan SMA. Untuk menyediakan lapangan kerja, pemerintahan Aceh memiliki keterbatasan untuk merekrut mereka menjadi PNS. Maka diharapkan sektor swasta mampu memainkan peranan penting dalam menyediakan lapangan kerja kepada mereka. Agar sektor swasta tumbuh dan berkembang di Aceh, pemerintah harus menyediakan lingkungan bisnis dan investasi kondusif, seperti memberi insentif, merampingkan sistem birokrasi administrasi, membangun infrastruktuf yang mendukung dan memberikan beberapa fasilitas penting lainya. Keberadaan sektor swasta pada umumnya, dan pengusaha, pebisnis atau entrepreneur pada khususnya dalam perekonomian Aceh, pasti akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejateraan rakyat Aceh. Bank Dunia dalam Policy Working Paper-nya No. 4313 (2007) menyebutkan bahwa aktivitas entrepreneurship sangat diperlukan di era pasar modern yang sangat dinamis dewasa ini, dan munculnya entrepreneur baru dalam sebuah pasar akan menjadikan perekonomian sebuah negara
semakin kompetitif, tumbuh dan berkembang (Klapper et al., 2007). Global Entrepreneurship Monitor (GEM) yang diinisiasikan oleh London Business School dan Babson College pada tahun 1999 dan gencar melakukan penelitian terhadap aktivitas entrepreneurship di 59 negara di dunia, termasuk Indonesia, mendapati bahwa para entrepreneur telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di negara tersebut.

Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana caranya melahirkan para entrepreneur di Aceh? Sudah tentu, institusi pendidikan baik formal maupun informal adalah institusi yang paling bertanggung jawab untuk mencetak para entrepreneur. Selama ini institusi pendidikan belum bekerja optimal dan bahkan dianggap mandul dalam melahirkan entrepreneur serta dituding sebagai “pabrik para pengangguran”. Ini, diantaranya. dapat kita lihat dari substansi kurikulum pendidikan baik di SD, SMP maupun SMA yang sama sekali tidak memuat materi entrepreneurship. Begitu juga kurikulum di SMK, substansinya masih didominasi teori dibandingkan praktek lapangan. Kelemahan kurikulum sekolah yang belum mengandungi aspek entrepreneurship ini telah gagal menumbuhkembangkan jiwa entrepreneurship para anak didiknya sehingga ketika mereka tamat sekolah banyak yang terpaksa menganggur. Mereka semata-mata mengharapkan untuk dapat bekerja dengan orang lain dan pemerintah, tanpa berinisiatif untuk menciptakan bisnis sendiri dan bahkan turut memperkerjakan orang lain. Fenomena ini telah disadari oleh pemerintah pusat, Jakarta. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bertekad untuk memasukkan kurikulum pendidikan kewirausahaan sebagai suatu mata pelajaran wajib di lembaga pendidikan mulai tahun 2010/2011. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, yang umumnya didominasi mereka yang hanya tamat SD, SMP dan SMA dan berusia 15 sampai 19 tahun, maka substansi kurikulum lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah harus memuat materi entrepreneurship sehingga setelah tamat sekolah nanti mereka akan sangat berpotensi untuk menjadi entrepreneur baru. Di samping substansi kurikulum yang memuat materi entrepreneurship, ketersediaan guru professional yang memiliki skill dan pengalaman entrepreneurship, ketersediaan pusat pelatihan (training centre), terjalinnya kerjasama dan kemitraan antara sektor swasta dengan lembaga pendidikan serta ketersediaan dana yang mencukupi adalah prasyarat utama untuk melahirkan entrepreneur di Aceh.

MUNUJU PENDIDIKAN ACEH YANG BERBASIS ENTREPRENEURSHIP
Entrepreneur merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara dan daerah, termasuk Aceh. Merekalah yang melakukan investasi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dibandingkan dengan pertumbuhan dan kekuatan ekonomi negara Cina, pertumbuhan dan kekuatan perekonomian Indonesia berada di bawah Cina. Cina adalah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat, 7,5 persen pada tahun 2009 dan bahkan mencapai 11,9 persen pada kwartal pertama tahun 2010 (International Financial Statistics, 2010). Cina bahkan munculsebagai kekuatan ekonomi baru yang sangat ditakuti negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Bangkitnya Cina adalah semata-mata disebabkan oleh pesatnya jumlah investasi di negara tirai bambu tersebut. Pada tahun 2009 dan 2010, jumlah investasi di Cina berbanding PDB-nya adalah, masing-masing, sebesar 48,24 dan 48,79 persen. Sedangkan untuk tahun yang sama, jumlah investasi di Indonesia hanya 30,99 dan 32,49 persen. Jumlah investasi di Indonesia bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan investasi di negara membangun Asia lainnya, yaitu 40,77 dan 42, 14 persen pada tahun 2009 dan 2010 (World Economic Indicator, 2010). Menurut Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) tahun 2010, ranking entrepreneurship Indonesia (No. 46) jauh berada di bawah ranking Denmark (No. 1), Amerika Serikat (No. 3), Singapura (No. 15), Jepang (No. 29), dan Malaysia (No. 31) (Acs dan Szerb, 2010). Fakta ini menunjukkan bahwa aktivitas entrepreneurship berhubungan positif dengan kemajuan sebuah negara. Semakin banyak entrepreneur dan juga aktivitas entrepreneurship di sebuah negara, maka semakin maju dan
sejahtera negara tersebut. Agar pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan Aceh semakin meningkat, maka kehadiran entrepreneur dalam jumlah yang banyak adalah sebuah keniscayaan.

Untuk melahirkan entrepreneur professional di Aceh, melalui lembaga pendidikan,pemerintah harus berperan optimal. Kalau tidak, maka lembaga pendidikan akan terus dianggap sebagai ―pabrik penganggur, yang hanya memboroskan dana, tenaga dansumber daya. Upaya untuk melahirkan entrepreneur yang memiliki usaha bisnis sendiri, berani mengambil resiko, berinisiatif dan pandai membuat kebijakan bisnis strategis bukanlah sebuah usaha yang mudah. Pemerintahan Aceh harus menetapkan kebijakan holistik, baik yang berkaitan dengan kebijakan lembaga pendidikan dan substansi kurikulumnya, skill dan pengalaman entrepreneurship yang harus dimiliki tenaga pengajar, lembaga pendidikan dan pelatihan maupun kebijakan menyangkut anggaran yang diperlukan (Abd. Majid, 2012). Berikut ini merupakan agenda penting yang segera harus dilakukan pemerintah Aceh dan institusi pendidikan di Aceh dalam rangka melahirkan lulusan yang berjiwa entrepreneurship.

Kurikulum Pendidikan Entrepreneurship Untuk memupuk jiwa entrepreneurship, lebih baik dilakukan sejak dini dan sebaiknya
di usia 8-12 tahun, kata Ferdinand M. Latuperisa, Director Young Biz Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan entrepreneurship harus sudah diajarkan sejak SD. Rencana Depdiknas untuk memasukkan kurikulum pendidikan entrepreneurship pada tahun 2010/2011 sebagai suatu mata kuliah wajib di SD, SMP, SMA dan sederajat harus segera direalisasikan di Aceh. Kebijakan ini diharapkan mampu merubah paradigma (paradigm shift) kalangan terdidik yang cenderung menjadi pekerja agar memiliki motivasi untuk membuka lapangan kerja baru atau menjadi entrepreneur. Karena dorongan dari kalangan muda untuk melakukan entrepreneur dinilai masih rendah, maka diperlukan pendidikan entrepreneurship sejak dini. Penetapan kurikulum pendidikan entrepreneurship mendapat perhatian dan dukungan luas dari masyarakat. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Harian Seputar Indonesia terhadap 400 responden di enam kota besar di Indonesia selama periode 24-31 Desember 2009 tentang Kurikulum Pendidikan entrepreneurship, didapati bahwa mayoritas responden (75 persen) menyatakan kurikulum pendidikan entrepreneurship sudah perlu diterapkan di dunia pendidikan. Bahkan 67 persen responden meyakini bahwa penerapan kurikulum pendidikan entrepreneurship akan efektif menekan angka pengangguran. Agar kurikulum pendidikan entrepreneurship itu efektif, maka ianya harus menitikberatkan pada penggalian potensi diri setiap peserta didik dan dilakukan oleh para para pengajar yang berlatar entrepreneurship serta mendapat dukungan dari para stakeholder sekolah. Begitu juga dengan kurikulum pendidikan entrepreneurship di SMK, ianya juga harus memiliki ciri yang disebutkan di atas. SMK harus menyusun materi ajar yang applicable, mudah diserap oleh para siswa dan berorientasikan pada pembentukan skill, karakter, motivasi, semangat hidup, kreatifitas dan produktifitas. Materi ajar teoritis aplikatif perlu diberikan penekanan disertai dengan frekuensi latihan yang lebih banyak.

Optimalisasi BLK dan Kemitraan dengan Industri

Para siswa dan juga mereka yang putus sekolah akan dapat menimba ilmu aplikatif dan sekaligus melakukan praktikum di Pusat Pelatihan atau Balai Latihan Kerja (BLK). Kehadiran BLK ini dapat dijadikan sebagai media untuk mencari pekerjaan atau berwirausaha secara mandiri. Dengan jangka waktu relatif pendek, kurang dari satu tahun, anak didik BLK biasanya sudah siap bekerja secara profesional dan bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang sesuai dengan minatnya. Selanjutnya, untuk mempertajam keahlian dan pengalaman entrepreneurship, lembaga pendidikan harus menjalin kerjasama dan membina kemitraan dengan UKM, asosiasi pengusaha termasuk Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan juga dunia industri. Selain mendapat kesempatan untuk menambah ilmu dan pengalaman entrepreneurship dengan melakukan magang (on job training) di organisasi tersebut, para siswa juga mendapat kesempatan untuk saling tukar-menukar informasi dan pengalaman dengan para entrepreneur yang sudah sukses.

Menyediakan Modal Usaha
Salah satu kendala utama untuk memulai bisnis adalah tidak tersedianya modal usaha. Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan Harian Seputar Indonesia (2009), mayoritas responden (79 persen) mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal usaha untuk memulai bisnis. Hal ini penting karena modal merupakan salah satu aspek penting di dalam bisnis selain motivasi dan kesempatan yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Aceh harus menginisiasi adanya sebuah lembaga keuangan khusus yang menyediakan pendanaan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dalam bentuk Skim Kredit Mikro Lunak (soft microcredit scheme) tanpa kolateral (agunan) dan berbasis pembiayaan berbasis syari’ah (Abd. Majid, 2012), khususnya diberikan kepada entrepreneur pemula. Sudah tentu syarat dan prosedur yang harus dipenuhi para pemohon harus ketat dan mereka yang sudah mendapatkan kredit ini harus di monitor dan dievaluasi secara regular.

Berdasarkan paparan di atas, dalam upayanya untuk membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat Aceh, maka pemerintah dan institusi pendidikan Aceh harus berusaha untuk melahirkan sebanyak mungkin jumlah entrepreneur di Aceh. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk melahirkan entrepreneur yang berkelulusan SD, SMP dan
SMA di Aceh:

1. Materi pengajaran di lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat harus mengintegrasikan nilai-nilai entrepreneurship yang berwawasan potensi daerah ke dalam kurikulum dimana sistem pengajarannya lebih memfokuskan pada praktikum dibandingkan dengan teoritis.

2. Memperkuat dan memberdayakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah ada sejak tahun 1994 di Aceh dan mengupayakan pendirian SMK yang mampu mendukung pengembangan sektor andalan pembangunan Aceh.

3. Pihak sekolah harus mengidentifikasikan sejak dini para siswa yang tidak berminat untuk melanjutkan studi sampai ke jenjang perguruan tinggi, sehingga mereka dapat masuk SMK untuk dipersiapkan dengan matang agar menjadi entrepreneur setelah tamat sekolah.

4. Menyediakan Pusat Pelatihan dan Inkubasi Bisnis (Training and Incubation Business Centre) atau Balai Latihan Kerja (BLK) yang memadai sebagai tempat pembinaan jiwa entrepreneurship siswa dengan melakukan praktikum intensif. Mereka yang berusia muda dan tidak bersekolah juga harus diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan entrepreneurship di BLK.

5. Lembaga sekolah harus membina kerjasama dan membangun kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan juga pihak swasta lainnya sehingga siswa dapat melakukan magang (on job training) di organisasi-organisasi tersebut dan juga pihak swasta ini berperan aktif untuk permodalan dan pembinaan skill entrepreneurship bagi para siswa sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

6. Meningkatkan kualitas, skill dan pengalaman para guru berkaitan dengan bidang kajian entrepreneurship.

7. Menginisiasikan Skim Pinjaman Mikro Lunak (soft microcredit scheme) yang berbasis syari’ah untuk para entrepreneur pemula sebagai modal usahanya. Pemerintah perlu memberi penghargaan secara reguler dan kontinyu bagi para entrepreneur yang sudah sukses baik dalam bentuk penambahan modal, kesempatan magang dengan para entrepreneur internasional maupun dalam bentuk penghargaan non-materi lainnya.

KESIMPULAN
Masalah pengangguran, kemiskinan dan disparitas pendapatan di Aceh sangat erat kaitannya dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kualitas SDM ini tidak dapat dipisahkan dengan kualitas pendidikan. Untuk mengatasi problema ekonomi di Aceh, salah satu bentuk pendekatan yang sangat strategis adalah melalui pendidikan entrepreneurship. Pendidikan entrepreneurship baik yang diajari di lembaga pendidikan formal (seperti di SD, SMP, SMA dan SMK) maupun informal (seperti di BLK) dipercayai mampu menawarkan solusi alternatif terhadap problema ekonomi tersebut, yang pada gilirannya, akan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat Aceh. Agar pendidikan entrepreneurship ini efektif dan mampu melahirkan entrepreneur muda, maka lembaga pendidikan harus mereformulasikan kurikulumnya yang berbasis entrepreneurship, menggalang kerjasama dan membangun kemitraan dengan pihak pihak swasta, pemerintah dan juga mendapat dukungan masyarakat. Begitu juga dengan para tenaga pengajar, kualitas, skill dan pengalaman entrepreneurship mereka senantiasa harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Majid, M. Shabri. (2012). Entrepreneur: Motor Penggerak Ekonomi Aceh, Serambi Indonesia, 20 Juni.
Aceh Dalam Angka. (2014).
Acs, Z.J. dan Szerb, L. (2010). The Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI), Makalah dipresentasikan pada the Summer Conference on Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology di Imperial College, London Business School, Juni 16-18.
Badan Pusat Statistik Aceh. (2014).
Global Entrepreneurship and Development Index. (2010).
Harian Seputar Indonesia. (2009). Jejak Pendapat tentang Hambatan Bisnis, Jakarta.
International Financial Statistics. (2010).
Klapper, L., Amir, R., Guillen, M.F., dan Quesada, J.M. (2007). Entrepreneurship and Firm Formation across Countries, World Bank Policy Research Working Paper, No. 4313: 1-35.
Richard T. Froyen. (2009). Macroeconomics: Theories and Policies, 9th ed. USA: Prentice Hall.
World Bank Group Database. (2007). World Bank. (2010). World Economic Indicator.
http://www.economywatch.com/economic- statistics/economic-indicators/).Diakses pada 28 Oktober 2010.

Bisakah SUKSES tanpa perlu KULIAH dan IJAZAH?

Pendidikan formal seperti Sekolah masih di anggap sebagai pendidikan yang harus dipenuhi. Padahal faktanya tidak semua anak yang sekolah bisa menjadi sukses, tidak semua anak yang sekolah dapat memiki kepribadian dan sifat yang terpuji seperti yang diajarkan oleh guru-guru mereka di kelas. Dan banyak pelajaran yang diajarkan disekolah ternyata hanya 20-30% saja yang terpakai pada dunia kerja.

Contoh pelajaran yang sulit dan memusingkan. seperti matematika. Merupakan pelajaran yang tersebut tidak banyak terpakai kecuali penambahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Kecuali bagi mereka yang bekerja di bidang yang membutuhkan perhitungan matematika secara khusus.

Belajar bukan hanya sekedar mementingkan pengetahuan, tetapi juga mencakup materi lain yang menjadi bagian dari kemanusiaan anak. Sebab belajar itu mencakup banyak aspek seperti belajar untuk menjadi (Learn to be) belajar untuk mengetahui (learn to know) belajar agar menjadi terampil (learn to do) atau belajar untuk hidup bersama (learn to live together)

Membangun budaya pada anak untuk menjadi pembelajar mandiri itu lebih penting, karena bila anak sudah menjadi pembelajar yang mandiri, maka kelar sudah fungsi orang tua, guru dan sekolah untuk membimbing mereka.

Namun tidak dipungkiri saat ini ijazah dari pendidikan formal melalui sekolah, universitas atau sekolah tinggi masih lebih dihargai dan diakui untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak. Dari pada mereka yang menempuh pendidikan informal seperti kursus ataupun mereka yang mengejar ijazah melalui program persamaan atau paket.

Sebenarnya patokan inilah yang sering salah, karena banyak orang sukses yang lahir tidak memiliki ijazah. Seperti Mark Zuckerberg dan kawan-kawannya yang memutuskan meninggalkan pendidikannya di Hardvard dan fokus mengembangkan jejaring sosial yang dibuatnya yaitu Facebook. Selain Mark ada juga Steve Job pendiri Apple yang tidak pernah lulus kuliah karena di D.O pada semester pertama.

Sedangkan di Indonesia ada juga Inul Daratista penyanyi dangdut dari Pasuruan Jawa Timur yang sekolahnya tidak tamat tapi saat ini ia memiliki jaringan bisnis karaoke yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia.

Maka hal ini membuktikan pada dunia, kalau bangku pendidikan atau sekolah tidak menjamin kesuksesan seseorang, asalkan sobat Lintas berani memiliki kreativitas dan ide untuk mewujudkannya. Jangan membelenggu pikiran kamu dengan keterbatasan! Sumber:https://www.lintas.me

IMG_4154

Why You Need To be Boring

leaders-are-boring-too Look around you. Most of today’s top presenters and entertainers are boring people with predictable schedules and habits:
-George Carlin was obsessed about not repeating the same joke
-Jerry Seinfeld practiced his first Tonight Show bit 200 times
-Nelson Mandela loved his 5 a.m. walks
-Tony Robbins engages in a writing session for 3 hours every day
-Al Gore interrupts his work day at 3 p.m. to go for a run

They are grinding it out in their office while others are at the bars. They are up early creating new material while others enjoy their lazy mornings. They are building their personal platforms while others are marathoning their favorite television shows.

The best presenters are boring people. And, you can be great as well if you decide to be boring. Here’s my personal example:

Back in the summer of 2012, I embarked on a ridiculous training schedule that peaked at 25 hours of physical training on top of a 50-60 hour workweek. The end result: I can now call myself an Ironman – a title only 1-2% of the world can claim. Did I do it again? Heck yeah! The adventure repeated itself again in 2013.

What did it take to achieve both of those goals?

An absolutely boring life.
My life over that 2-year span was boring. I was predictable. I was habitual. Outside of work and everyday responsibilities, I only lived and breathed triathlon. My schedule was boring. My life was boring. But, this “boring: life enabled me to accomplish something amazing. And, here’s how you can do the same with your goal to become a better presenter:

1. Say “No” More Often
My triathlon life was built on this word. “No” to this. “No” to that. It was a life built around sacrifice and saying “no.” “No” to bad food. “No” to lazy friends. “No” to late nights out. “No” to just about anything not related to the sport of triathlon. This is how I got to the finish line.

2. There is Beauty in Compounding
Good habits compounded over a long, predictable, boring cycle produce magnificent results. Routine always wins. So, if you want to be a better presenter by next month or next year, let those good habits start to work for you right now. The longer you can let them compound, the greater the end result.

3. Embrace the Pain
This is probably the most important lesson. Being boring isn’t fun. It sucks, and it’s painful. But it works. No one ever said being a great presenter or creating great presentations was easy. In fact, it is quite the opposite. It requires stepping outside your comfort zone. It requires massive amounts of constructive criticism. Simply, it requires gold old-fashioned hard work.

At the end of the day, remember this: The most boring people are usually the most interesting people. So, if you want to be a great presenter, it’s now time to start being boring. By Scott Schwertly on December 29, 2014