BANDA ACEH | Opini | Selama ini Kadin Aceh tidak banyak bergerak dan hampir tidak ada industri yang tumbuh selain kelapa sawit dan pabrik CPO. Kadin harus mampu meyakinkan pengusaha asal Aceh yang ada di luar untuk pulang dan berinvestasi membangun usahanya di Aceh.
Demikian dikatakan Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Syamsul Rizal, M.Eng memberikan penilaian terhadap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh selama ini. Lantas ia berharap pengurus Kadin Aceh ke depan dapat membangun sinergi antar dunia usaha, pemerintah dan perguruan tinggi, dalam membangun perekonomian di Aceh, sebagaimana dilansir waspadaaceh.com, Selasa, 18/6/2019.
Penilaian Rektor Unsyiah saya kira sangat objektif. Tidak mengada-ngada, apalagi bersifat politis dan tendensius. Pembuktian ini dapat kita lihat secara faktual bahwa hampir tidak ditemukan prestasi Kadin Aceh selama ini berkontribusi nyata secara organisasi memajukan pembangunan ekonomi.
Oleh karena itu Kadin kedepan di bawah kepemimpinan ketua dan pengurusan yang baru, Makmur Budiman dapat membawa organisasi para pengusaha itu hijrah dari dari kegagalan menuju kesuksesan.
Anggota DPR RI terpilih sekaligus mantan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal pun menyambut positif ditetapkannya Budiman Makmur sebagai Ketua Kadin Aceh, dan menilai beliau merupakan figur yang tepat untuk membenahi organisasi pengusaha tersebut.
“Beliau figur yang tepat sebagai ketua, dan akan mampu membenahi organisasi itu nantinya, untuk berkontribusi bagi Aceh”. Ujar Illiza Sa’aduddin Djamal dikutip popularitas.com.
Harapan akan majunya Kadin Aceh kedepan bukan hanya datang dari Syamsul Rizal dan Illiza Sa’aduddin Djamal saja, bahkan hampir semua rakyat Aceh pun senada dengan Bunda Illiza (panggilan kesayangan masyarakat) dan Rektor Unsyiah. Termasuk penulis sangat menginginkan agar Kadin bisa menjadi “penyelamat” perekonomian Aceh.
Menjadi penyelamat ekonomi artinya Kadin beserta anggotanya berperan secara signifikan dalam membangun perekonomian Aceh secara berkelanjutan. Mampu menumbuhkan sumber-sumber ekonomi baru untuk menyokong lapangan kerja, pendapatan asli daerah, dan yang paling penting berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan.
Untuk menuju ke arah sana maka Kadin Aceh harus kembali kepada “fitrahnya”, yaitu sebagai motor penggerak perekonomian daerah bukan sebagai batu loncatan untuk kepentingan politik. Karenanya Kadin Aceh dan pengurus Kadin di daerah wajib kembali ke jalan yang lurus dan melakukan pertaubatan.
Dari optimisme yang timbul pada sebagian besar anggota Musyawarah Provinsi (musprov) ke-VI Kadin Aceh 2019 menandakan bahwa hari ini seakan telah lahir Kadin Aceh yang baru sebagaimana kembalinya fitrah orang-orang yang telah berpuasa. Terpancar di wajah-wajah peserta Musprov keceriaan dan semangat baru menyongsong Kadin yang sesuai dengan khittahnya.
Antusias menyambut pengurus baru sejatinya sama besarnya dengan harapan dan keinginan masyarakat Aceh agar organisasi tersebut di bawah ketum terpilih dapat berjalan secara efektif dan menuju arah pencapaian visi da misinya.
Walaupun Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan perkembangan ekonomi Aceh pada tiga tahun belakang menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi mulai mengalami percepatan. Tingkat kemiskinan dan pengangguran juga terus menurun. Namun kesejahteraan masyarakat Aceh belum membaik.
Sesuai dengan namanya kamar dagang dan industri, maka kegiatan utama Kadin dan anggotanya adalah melakukan akvititas perdagangan (bisnis), menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong agar para pengusaha mau meningkatkan investasinya di Aceh, itulah peran dan fungsi utama Kadin.
Alhamdulillah Ketum baru terpilih merupakan pengusaha murni dan bukan politisi. Sebab bila Kadin “dipiloti” oleh orang yang cenderung berpolitik maka visi pribadinyalah akan lebih dominan mewarnai perjalanan organisasi itu daripada kepentingan anggota. Artinya visi pribadi sebagai politisi.
Sedangkan tantangan berat yang dihadapi oleh Aceh saat ini sudah didepan mata. Terutama bagaimana menghadapi persaingan ekonomi regional dan global, bahkan tantangan ditingkat lokal saja belum mampu diselesaikan. Misal, masih tingginya tergantungan Aceh terhadap daerah lain dalam memenuhi sejumlah bahan pokok bagi masyarakat, sehingga terpaksa impor.
Berbagai tantangan tersebut menggambarkan bahwa pembangunan ekonomi Aceh saat ini terutama sektor rill sedang mengalami degradasi produktivitas bahkan sangat ironi karena dengan potensi alam Aceh yang begitu bagus namun gagal menghasilkan berbagai komoditas kebutuhan masyarakat.
Tentu saja hal itu bukanlah kesalahan Kadin. Namun sebagai organisasi tempat berhimpunnya para pengusaha sejatinya masalah kelangkaan barang dan jasa ditingkat lokal dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Bagaimana mungkin para pengusaha lokal diam tidak bergerak sementara pengusaha luar mengambil semua kesempatan.
Kadin Aceh yang baru harus mampu mengubah keadaan. Lokomotif pembangunan ekonomi Aceh harus berjalan dengan gerbong pengusaha lokal dibelakangnya. Dengan bersinergi bersama pemerintah dan seluruh stakeholder, Kadin dapat berperan sebagai dinamisator pembangunan ekonomi Aceh dalam artian luas.
Selain itu, Kadin juga sudah saatnya merancang program jangka panjang yang bersifat inklusif. Jangan jadikan organisasi Kadin sebagai wadah yang hanya menjadi “kamar” gelap dan eksklusif. Sehingga kinerja dan prestasi Kadin sulit diukur oleh masyarakat.
Perbanyak wirasusaha baru
Sebagai organisasi tempat berkumpulnya orang-orang hebat dan sukses membangun usaha. Kadin tidak boleh pelit ilmu dan menutup diri. Tumbuhkan semangat berbagi pengalaman usaha kepada generasi muda Aceh agar mereka pun memiliki motivasi mengikuti jejak para saudagar Aceh.
Jika kita mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UKM jumlah wirausaha di Indonesia sudah mencapai 3,0 persen. Sementara jumlah wirausaha Aceh masih su bawah 1 persen. Tentu statistik ini harus diubah. Bagaimana caranya? Caranya dengan memperbanyak lagi jumlah wirasusaha atau pengusaha di seluruh Aceh.
Kadin sebagai sumber daya yang tepat untuk program penciptaan wirasusaha baru. Dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga inkubator bisnis, dan Kadin sendiri sebagai mentoring, maka saya yakin upaya menggembleng anak-anak muda untuk terjun ke dunia usaha akan lebih mudah kita lakukan.
Apalagi beberapa kabupaten di Aceh sudah memasuki bonus demografi. Fenomena ini harus mampu menjadikan Aceh mendapatkan manfaat yang lebih besar secara ekonomi dan bisnis. Atau sebaliknya bonus demografi akan menjadi ancaman yang menyebabkan lahirnya pengangguran-pengangguran baru dan berdampak terhadap kehidupan sosial dan kemiskinan.
Dorong investasi
Berdasarkan informasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia , Thomas Lembong nilai investasi yang masuk ke Aceh selama lima tahun terakhir berjumlah Rp 21 triliun. Jumlah itu dari investor domestik dan internasional. Investasi asing yang terbesar berasal dari Tiongkok dan kemudian diikuti Malaysia.
Sementara data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Aceh nilai investasi penanaman modal asing (PMA) sepanjang tahun 2010-2017 bernilai 23,245,7 US Dolar.
Dari angka investasi tersebut sebenarnya membuktikan bahwa Aceh masih menarik bagi investor luar untuk menanamkan modalnya. Walaupun tidak meningkat secara signifikan namun bila upaya perbaikan berbagai sektor terus dilakukan maka tidak mustahil jumlah investasi tersebut akan meningkat berkali-kali lipat.
Guna mendorong tumbuhnya investasi,kuncinya tentu adalah bagaimana Kadin, Pemerintah Aceh, masyarakat, perbankan, dan seluruh komponen termasuk partai politik dapat bekerja sama dan saling menjaga agar iklim usaha di Aceh tetap kondusif dan stabil.
Akhirnya semoga pengurus Kadin Aceh yang baru terpilih dapat menyusun tim kerja yang solid. Serta kiranya Kadin selalu menjaga netralitas dalam politik baik lokal maupun nasional. Selamat semoga sukses. (*)
Hamdani Pendamping UMKM Perikanan Aceh 
Semoga sesuai dengan ekspektasi kita pak, Amin.
Aminn