Temu Bisnis UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan Aceh

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha sektor perikanan dalam memasarkan produk-produk di tengah kelesuan akibat hantaman pandemi Covid-19.

Fitriani

Banda Aceh – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh menggelar bazar produk UMKM yang dirangkai dengan kegiatan Temu Bisnis Investasi dan Pembiayaan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan di Rumah Ikan Higenis, Gano Lamdingin Banda Aceh, Selasa, (08/03/2022).

Kepala Dinas KP Aceh, Aliman, melalui Sub Koordinator P2HP Fitriani mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempromosikan produk-produk UMKM binaan DKP Aceh agar geliat bisnis mereka kembali bergairah, apalagi masih dihantui oleh pandemi Covid-19.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha sektor perikanan dalam memasarkan produk-produk ditengah kelesuan akibat hantaman pandemi Covid-19,” kata Fitriani.

Bazar produk UMKM yang mulai dibuka sejak pagi ramai dikunjungi oleh kalangan masyarakat dan pegawai kantor pemerintah yang ingin mendapatkan produk-produk olahan perikanan yang higienis dan harga terjangkau.

Sebanyak 30 UMKM sektor kelautan dan perikanan ikut ambil bagian dalam kegiatan bazar kali ini yang dilanjutkan dengan acara temu bisnis. Mereka merupakan pelaku usaha di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha UMKM KP, Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengundang pihak perbankan atau bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni bank BSI untuk memaparkan skema kredit program tersebut agar dapat diakses oleh pelaku usaha.

Sebagaimana diketahui tahun 2022 bank BSI Aceh membuka kuota KUR sebanyak Rp2 triliun untuk memperkuat sektor usaha UMKM terutama bidang pangan, baik sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan dengan margin yang lebih rendah.

Selain menghadirkan perbankan, acara temu bisnis juga ikut melibatkan Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP) sebagai stakeholder yang akan mendampingi pelaku usaha mengakses KUR ataupun skema pembiayaan lainnya seperti pendanaan dari Badan Layanan Usaha-Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP). (*)